laman

28 Maret 2011

Bimbingan Teknis Penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010

Guna menyamakan persepsi dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010  tentang Disiplin PNS di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Inspektorat Kabupaten telah  menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS berdasarkan PP tersebut. . Bimtek yang digelar pada hari Senin (28/3) di Aula Hotel Hayam Wuruk ini dibuka oleh Sekretaris  Daerah  Kaerah Kabupaten Trenggalek, Ir. Cipto Wiyono, M.Si. Sedangkan yang bertindak sebagai nara sumber adalah Bupati Trenggalek, Inspektur Kabupaten Trenggalek dan Kepala BKD Kabupaten Trenggalek
Inspektur Kabupaten Trenggalek, Djoko Wasono SH. MM., dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat pelanggaran disiplin PNS dari tahun 2009 hingga tahun 2011 trendnya  meningkat. “Tahun 2009 terdapat 12  kasus  perceraian  dan 4  kasus pelanggaran disiplin dan tahun 2010  terdapat  12 kasus perceraian  serta 12  kasus pelanggaran disiplin. Sedangkan tahun 2011 ini,   sampai Bulan Maret saja sudah terdapat  17 kasus  perceraian  dan 16 kasus pelanggaran disiplin”, ujar Inspektur.
Dengan diadakan Bimtek ini, lanjut Inspektur, diharapkan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS dapat dikurangi atau bahkan kalau bisa dihilangkan. Kepada para Kepala SKPD, Inspektur juga mengharapkan agar mensosialisasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini sekaligus penerapannya ke pejabat ataupun staf yang ada di bawahnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati Trenggalek Dr. Ir. Mulyadi WR. MMT. mengungkapkan  bahwa kurangnya pengawasan melekat dari atasan langsung sebagai salah satu penyebab tingginya pelanggaran disiplin oleh PNS. Seorang atasan langsung minimal pejabat eselon  V, menurut Bupati, harus mempunyai wibawa dan  berani menegur stafnya apabila melakukan pelanggaran displin. “Apabila tidak berani menegur, jangan menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab, penuh resiko dan kadang kala dicemooh”, tutur Bupati. Lebih lanjanjut Bupati menegaskan, berdasarkan PP 53 ini,  bila atasan langsung tidak berani memberikan sanksi kepada staf yang telah melanggar disiplin PNS, maka atasan langsung tersebut justru akan menerima sanksi. Oleh karena itu dalam penegakan disiplin PNS, sikap ewuh pakewuh harus dihindarkankan. Selain itu, rendahnya tingkat pencapaian kinerja juga bisa dikenakan sanksi disiplin PNS. Oleh karena itu Bupati mengharapkan agar para atasan langsung mendisiplinkan diri dulu sebelum mendisiplinkan stafnya.
Terlepas dari adanya PP tersebut, Bupati memiliki menawarkan resep  khusus dalam menegakkan disiplin staf. Menurut Bupati, hal tersebut diperoleh dari orang tuanya. Ada  empat tahapan yang bisa ditempuh, yaitu mara rasa [diambil perasaannya]. Kalau dengan mara rasa tidak berhasil, maka ditingkatkan menjadi  mara swara [diberikan peringatan lisan atau peringatan ringan].  Tahapan berikutnya adalah mara sada [diberikan peringatan tertulis atau peringatan sedang].  Bila ketiga tahapan tersebut tidak juga berhasil, maka diterapkan tahapan terakhir yaitu mara gada [diberikan sanksi berat, sampai dengan pemberhentian sebagai PNS]. Menurut Bupati, keempat tahapan tersebut memiliki substansi yang hampir sama dengan PP Nomor 53 tahun 2010.
Kepada Inspektorat, Bupati mengharapkan untuk lebih teliti dalam memeriksa kasus-kasus pelanggaran disiplin maupun perceraian PNS. Khusus untuk perceraian, apabila alasan-alasan yang disampaikan tepat dan tidak sepihak maka Inspektorat harus segera memprosesnya. Namun jika alasannya tidak benar dan dibuat sepihak maka Inspektorat diminta untuk menangguhkannya. “PNS yang bercerai namun tidak meminta ijin terlebih dahulu juga harus diberi sanksi”, lanjut Bupati.
Sedangkan kepada Peserta Bimtek, Bupati menginstruksikan untuk lebih meningkatkan disiplin. Karena berkat disiplinlah suatu negara dapat maju dan berkembang.  Bupati memberi contoh negara Jepang. Negara tersebut bisa maju pesat  karena tingkat  disipilin  yang tinggi.  Bahkan saat evakuasi  akibat gempa dan tsunami belum lama ini, masyarakat Jepang masih menunjukkan sikap disiplinnnya dengan  tertib antri,  sehingga evakuasi berjalan lancar,  tambah Bupati [okt/ys].

Kabar Berita Lain